JAKARTA (KR)- Presiden BJ Habibie secara khusus minta kepada jajaran ABRI agar dapat mengungkap kebenaran sinyalemen bahwa di beberapa lokasi kerusuhan dan huru-hara terlihat adanya kelompok terorganisasi yang memprovokasi massa untuk melakukan pembakaran dan penjarahan.

Permintaan khusus Presiden tersebut disampaikan ketika menerima Pokok-pokok Pikiran ABRI tentang Reformasi, yang diserahkan langsung oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (11/6). Dalam kesempatan tersebut Presiden antara lain didampingi Menkankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, Menko Polkam Feisal Tanjung, Mensesneg Akbar Tanjung, dan Mendagri Syarwan Hamid. Jajaran Pati

ABRI yang hadir antara lain seluruh Panglima Daerah Militer, dan tampak juga Dansesko Letjen TNI Prabowo Subianto.

”Secara khusus saya meminta agar jajaran ABRI dapat mengungkapkan kebenaran dari sinyalemen bahwa di beberapa lokasi kerusuhan dan huru-hara telah terlihat adanya kelompok terorganisasi yang memprovokasi orang banyak untuk melakukan pembakaran dan penjarahan,” kata Presiden Habibie.

Presiden juga menyatakan bahwa kekuatan ABRI sangat terbatas dalam menghadapi rangkaian gejolak yang terjadi belakangan ini.

”Untuk mengatasinya, aktifkanlah dukungan masyarakat kita sendiri secara melembaga, sesuai dengan doktrin Hankamrata yang kita anut,” tandasnya.

Lebih jauh Kepala Negara menyatakan, tanpa dukungan masyarakat, akan sangat sulit bagi ABRI untuk melaksanakan tugas di bidang keamanan.

Rakyat harus lebih diarahkan untuk makin dewasa dalam menyikapi masalah-masalah kebangsaan dan makin siap menghadapi tantangan masa depan.

Disebutkan, masyarakat Indonesia dan internasional teramat peka terhadap jatuhnya korban dalam pengendalian huru-hara dan kerusuhan karena penghormatan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan agenda sejagad yang harus dihormati setiap negara.

Ditanya tentang keinginan Presiden agar ABRI mengusut tuntas huru-hara dan kerusuhan, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam jumpa pers mengatakan, ”ABRI bertekad mengungkap berbagai kegiatan yang nyata-nyata mengganggu stabilitas. Tetapi kalau itu tidak bisa dibuktikan, masyarakat hendaknya jangan kecewa.” Tolok Ukur Universal

Berbeda dengan dasawarsa yang lampau, kata Presiden, dewasa ini masalah hak asasi manusia bukan lagi sekadar merupakan isu yang perlu ditangkal, tetapi telah merupakan tolok ukur universal bagi taraf perkembangan suatu negara.

Dalam kaitan itu Presiden berharap jajaran ABRI melanjutkan pengenalan dan pendalaman terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia PBB yang secara bertahap akan diratifikasi Indonesia. ”Pelaksanaan tugas di bidang Sospol juga tidak ringan,” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, legitimasi peranan sospol ABRI tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja ABRI secara menyeluruh, tetapi juga oleh kinerja anggota ABRI secara perorangan. Masyarakat menerima peranan sospol ABRI dan menghendaki kualitas yang makin tinggi dari anggota ABRI yang ditempatkan.

Hal itu dinilai wajar oleh Kepala Negara, khususnya jika diingat betapa kompleknya kehidupan kita di masyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini. ”Jangan ragu-ragu mengambil tindakan disiplin terhadap anggota ABRI yang tidak memenuhi standar yang kita perlukan,” tambahnya.

Secara positif hal itu juga berarti diperlukan penyempurnaan terhadap proses rekrutmen, pencalonan, penugasan dan pengawasan terhadap anggota ABRI secara perorangan.

Jajaran ABRI juga diimbau untuk pandai-pandai menjaga keseimbangan serta ketepatan penerapan dwifungsinya di bidang Hankam dan Sospol.

”Harus kita akui, seperti lembaga-lembaga penyelenggara negara lainnya dewasa ini, jajaran ABRI juga tidak luput dari sorotan masyarakat,” kata Kepala Negara.

Dalam menangkal serta menanggulangi huru-hara dan kerusuhan, sudah tentu diperlukan kemampuan profesional yang tinggi, sehingga tugas terlaksana tanpa menimbulkan korban. ”Dalam suasana damai sekarang ini pada dasarnya tugas-tugas tersebut merupakan tugas kepolisian,” kata Presiden.

Pada bagian lain Presiden menyatakan, dalam suasana sulit seperti saat ini ABRI diimbau untuk memelihara kekompakan, sedangkan keluar harus memelihara dan mendayagunakan kemanunggalannya dengan rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi negara ini.

”Integrasi ABRI merupakan salah satu faktor penting bagi integrasi nasional kita. ABRI harus mampu menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan dalam tubuh ABRI sendiri maupun persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Habibie.

Bersikap Tegas

Seusai menyerahkan Pokok-pokok Pikiran ABRI tentang Reformasi, Menhankam/ Pangab Jenderal TNI Wiranto didampingi para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri juga mengadakan jumpa pers. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa ABRI tetap akan bersikap tegas terhadap berbagai tindakan yang mengarah pada anarkis yang dapat menodai reformasi.

”Ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan reformasi ini untuk kepentingan kelompoknya. Bahkan di daerah ada demonstrasi yang berlebihan. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Sebab kalau ini dibiarkan akan mengganggu stabilitas dan mengganggu legitimasi pemerintahan yang sah,” tegas Jenderal Wiranto.

Dalam hubungan itu seluruh jajaran ABRI, para panglima komando operasi di lapangan diminta mengambil langkah-langkah tegas terhadap berbagai kegiatan yang mengarah pada anarki yang menodai reformasi murni dan damai. ”Para panglima diminta membangun pengertian agar reformasi murni tidak dinodai dan bersimpati terhadap tindakan inkonstitusional, serta langkah-langkah fisik untuk tidak terpengaruh ikut-ikutan dalam tindakan reformasi yang kebablasan dan salah arah,” tambah Menhankam/Pangab. (Mgn)