Solo, Kompas

Ketua PP Muhammadiyah HM Amien Rais mengungkapkan, pihaknya memperoleh informasi bahwa aksi kerusuhan di Jakarta, Solo dan beberapa kota lain pertengahan Mei lalu, tidak terjadi secara spontan, melainkan memang ada dalangnya.

"Tentang siapa dalangnya akan ketahuan nanti. Orang Jawa bilang, sing sapa salah, seleh (siapa salah akan jatuh)." Hal itu dikemukakannya di depan sekitar 2.000 warga keturunan di Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), Rabu (10/6), yang dihadiri Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama Surakarta Kolonel (Inf) Sriyanto.

Amien Rais mengatakan, hatinya menangis menyaksikan akibat yang ditimbulkan oleh aksi kerusuhan di Jakarta dan Solo.

"Saya menyaksikan kerusuhan yang terjadi begitu dahsyat di Jakarta. Tapi di Solo ternyata lebih dahsyat," ujarnya.

Kerusuhan dengan cara merusak, menjarah milik orang dan menginjak-injak martabat orang lain, menurut Amien Rais, merupakan perbuatan biadab yang tak bisa diampuni. "Apalagi bila sampai terjadi perkosaan. Sebagai bangsa kita sungguh malu," tambahnya.

Namun menurut Kolonel Sriyanto, aparat keamanan sudah berusaha mencegah aksi kerusuhan massa yang terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah, 14-15 Mei lalu, yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 600 milyar itu.

"Tidak benar bahwa ABRI memang sengaja membiarkan aksi kerusuhan itu berlangsung. ABRI tidak tinggal diam begitu saja," tegas Sriyanto.

Ia menambahkan, "Kami minta maaf, kalaupun akhirnya (kerusuhan) itu tak berhasil sepenuhnya diatasi. ABRI memang bukan segala-galanya."

Dalam kesempatan sama, Ketua DPC PPP Solo Mudrick Setiawan M Sangidoe membantah tuduhan yang sempat beredar di masyarakat bahwa pihaknya, baik selaku kelompok PPP (Solo) maupun Mega-Bintang, menjadi "penggerak" aksi kerusuhan di Solo. Mudrick juga mempertanyakan adanya kesan bahwa ABRI tidak berusaha maksimal dalam mengatasi kerusuhan di Solo.

Kolonel Sriyanto menegaskan, kesan bahwa ABRI tidak sungguh-sungguh berusaha mengatasi kerusuhan di Solo itu tidak benar. "ABRI sungguh-sungguh berusaha mengatasi kerusuhan itu, tetapi jumlah personel ABRI waktu itu amat terbatas. Saat itu, sebagian besar anggota Kopassus di Kartasura dan Brigade Infanteri/ Kostrad tengah ditarik ke Jakarta. Personel yang sudah sedikit itu, sebagian ditugaskan untuk mendukung Polri yang mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta," tuturnya.

Selain itu, kata Sriyanto, di tengah-tengah kerusuhan seperti itu, sulit bagi ABRI melakukan tindakan tegas, mengingat yang ada di sana bukan hanya kaum perusuh melainkan lebih banyak massa penonton.

Harus diusut tuntas

Sementara itu, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) Pusat dalam pernyataan yang dikeluarkan dalam jumpa persnya di Jakarta, menyebutkan, pemerintah harus mengusut pelaku kerusuhan 14 Mei 1998, serta membuat pernyataan terhadap peristiwa itu. Jika tidak, maka peristiwa itu seolah-olah ditolerir terjadi, dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa.

Hadir dalam jumpa pers itu pimpinan Bakom PKB, antara lain, Rosita S Noer, Dr Bachtiar Aly, Fikri Jufri, Usman Admadjaja, dan Sekretaris Umum Bakom PKB Indradi Kusuma.

Rosita Noer menegaskan, bila pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah itu, maka Bakom PKB akan meminta lembaga internasional hak asasi manusia untuk menyelesaikannya.

Hingga saat ini, sekitar 1.286 warga keturunan Cina melaporkan musibah yang telah menimpa mereka. Mulai dari pembakaran terhadap toko dan tempat tinggalnya, penjarahan, pemerkosaan, hingga jatuhnya korban jiwa.

Karena itu, Bakom PKB meminta Presiden BJ Habibie mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk atau mengecam Peristiwa 14 Mei. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang agenda reformasi yang telah disusun.

Permintaan mengusut pelaku kerusuhan juga dikemukakan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Saudara Baru Indonesia (DPP Persabi). DPP Persabi meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut tindak pelanggaran HAM dalam kerusuhan 13-14 Mei lalu secara tuntas.

Permintaan DPP Persabi itu dikemukakan Ketua Umum DPP Persabi Suripto SH ketika bersama sejumlah saksi korban datang ke Komnas HAM, kemarin. Persabi diterima anggota Komnas HAM, M Salim dan Clementino dos Reis Amaral.

Menurut Suripto SH, pengusutan itu perlu sekali karena sekarang ini berbagai macam isu beredar di masyarakat sekitar terjadinya kerusuhan ini, yang dampaknya bisa terus menumbuhkan rasa ketakutan dan tidak aman di sejumlah kelompok masyarakat.

Anggota Komnas HAM, M Salim dalam tanggapannya menjelaskan bahwa Komnas HAM pun sampai sekarang terus mengumpulkan berbagai data dan saksi mengenai terjadinya tindak kriminalitas perkosaan saat terjadinya kerusuhan, serta secara umum mendalami mengapa sampai terjadi aksi kerusuhan massa tersebut. Komnas juga sudah mengangkat persoalan perlakuan pejabat yang tidak menerapkan prinsip kesamaan dan persamaan terhadap seluruh warga Indonesia.

Khawatirkan keselamatan

Ketua Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) HM Jusuf Hamka mengemukakan, sekitar 100.000 pengusaha keturunan Cina masih berada di luar negeri setelah terjadi kerusuhan yang melanda Jakarta dan sekitarnya pertengahan Mei lalu.

Parpindo mengimbau mereka agar segera kembali dan bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat Indonesia mengatasi krisis yang sedang melanda. Namun warga keturunan tersebut masih cemas akan keselamatan dan kepastian hukum, setelah meletusnya kerusuhan 13-14 Mei lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri pengurus Parpindo antara lain Wakil Ketua Umum Parpindo Dih Liang, Ketua Dewan Penasihat Junus Jahja, Wakil Bendahara Umum Verawati Fajrin, dan Ketua Partai Masyumi Baru Ridwan Saidi, Jusuf Hamka menambahkan, dengan pernyataan BJ Habibie perihal pribumi dan nonpribumi, berarti saat ini pemerintah sangat mendukung adanya pembauran bangsa dan tidak membeda-bedakan kalangan pribumi atau nonpribumi.

"Sebagai tindak nyata, sebaiknya pemerintah segera mencabut kebijakan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan RI) dan tanda penggolongan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi warga keturunan," kata Jusuf Hamka.

Parpindo menyatakan diri sebagai partai politik berasaskan Pancasila, yang menjadi wadah bagi rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (asa/gg/uu/oki/ely/ppg)