Suara Pembaruan, July 13, 1998
Washington, 13 Juli
Menlu AS Madeleine Albright mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan pernyataan terbuka yang mengutuk tindak penganiayaan dan perkosaan terhadap warga kelompok etnik Cina di Indonesia bulan Mei yang lalu. Sebagai pemegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, kelompok itu hendaknya tidak dijadikan kambing hitam.

Hal tersebut disampaikan Menlu AS Madeleine Albright kepada Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, di Washington, Sabtu. Demikian siaran pers Kedubes Indonesia dari Washington yang diterima Pembaruan hari Minggu. Albright didampingi Asmenlu Thomas Pickering dan Stanley Roth.

Ginandjar berada di AS dalam rangka meminta dukungan pemerintah AS, IMF, Bank Dunia serta perbankan internasional terhadap program pemulihan ekonomi Indonesia. Menko Ekuin Didampingi oleh Penasihat ekonomi Presiden Habibie Widjojo Nitisastro.

Menanggapi masalah ini, Menko Ekuin menjelaskan bahwa masalah etnik Cina di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan pemerintah Indonesia sudah memikirkan berbagai cara agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Pemerintah Indonesia akan segera pembentukan komisi independen beranggotakan Komnas HAM dan LSM untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pemerkosaan.

Ginandjar menjelaskan, Presiden Habibie dalam pertemuan dengan para panglima militer telah memberikan instruksi agar ABRI melakukan investigasi terhadap masalah ini. Indonesia mengakui hal tersebut sebagai suatu masalah dan pemerintah berusaha keras untuk mengatasinya.

Pada kesempatan itu Albright menyatakan, pemerintah Amerika Serikat mendukung program reformasi yang dijalankan pemerintah Indonesia, karena Indonesia secara strategis mempunyai arti penting bagi AS.

Ditambahkan, Menlu Albright menekankan pentingnya reformasi di bidang ekonomi dilakukan serentak dengan reformasi di bidang politik. Bagi AS, reformasi Indonesia di bidang ekonomi telah jelas, namun di bidang politik masih belum jelas, seperti jadwal pemilu dan lain-lain.

Menanggapi hal itu, Ginandjar menyampaikan bahwa time table bagi pemilu telah ditetapkan yaitu pada bulan Mei 1999. Jadwal itu dikaitkan dengan persiapan berbagai peraturan dan perundangan politik untuk pemilu tersebut.

Di samping itu, partai-partai politik yang baru terbentuk di luar tiga parpol yang ada, memerlukan konsolidasi agar betul-betul siap menghadapi pemilu.

Menlu AS juga menekankan kembali bahwa bantuan kemanusiaan yang sejauh ini telah diberikan AS kepada Indonesia, antara lain melalui program pangan PL-480 dan trade financing dari pihak Bank Exim AS sebesar US $ 1 miliar. Menko Ginandjar menghargai bantuan AS tersebut dan mengharapkan langkah-langkah AS lainnya yang lebih konkret terhadap Indonesia.(PR/M-6)