Jum'at, 3 Juli 1998

Jakarta, Kompas.
Para pengusaha nasional yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melalui Ketua Umum Kadin, Aburizal Bakrie mendesak Presiden BJ Habibie untuk memberi jaminan keamanan sehingga para pengusaha Indonesia yang masih berada di luar negeri pulang ke Tanah Air. Selain itu para pengusaha juga menekankan agar dilakukan tindakan hukum kepada para perusuh medio Mei lalu.Menjawab wartawan seusai bertemu Habibie di Bina Graha, Kamis (2/7) petang, Aburizal mengatakan, para pengusaha yang masih berada di luar negeri punya peranan dan pengaruh paling besar dan paling penting dalam jaringan distribusi termasuk distributor sembilan bahan pokok.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KH Abdurrahman Wahid di kediamannya di Ciganjur, pada hari yang sama, mengemukakan, pemerintahan Habibie belum dapat menunjukkan kesungguhannya dalam mengupayakan kembalinya pengusaha keturunan Tionghoa dari luar negeri. Gus Dur - panggilan akrab Abdurrahman Wahid - juga mengungkapkan, masih adanya unsur antiketurunan Tionghoa di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Namun, Gus Dur tidak bersedia menyebutkan, siapa unsur antiketurunan Tionghoa di dalam kabinet. Ia hanya mengatakan, unsur-unsur itu tidak menginginkan para pengusaha keturunan kembali lagi ke Indonesia. "Padahal mereka itu yang memegang uang, yang sangat dibutuhkan untuk distribusi barang-barang kebutuhan saat ini," ujar Gus Dur.

Ketua Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), HM Jusuf Hamka belum lama ini menyebutkan, sekitar 100.000 pengusaha keturunan Tionghoa masih berada di luar negeri setelah terjadi kerusuhan di Jakarta, Mei lalu.

Dalam pada itu, pembahasan berbagai hal menyangkut langkah-langkah pemulihan ekonomi berlangsung antara Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita didampingi 12 menteri bidang ekonomi, keuangan dan industri serta Gubernur BI Syahril Sabirin dan Kabulog Beddu Amang dengan pimpinan DPR di Ruang Komisi VIII DPR, Kamis (2/7) malam. Pertemuan konsultasi ini tertutup bagi wartawan, dan tidak ada kesimpulan.

Pimpinan DPR yang hadir adalah para wakil ketua yakni Abdul Gafur (F-KP), Ny Fatimah Achmad (F-PDI), Hari Sabarno (F-ABRI), Ismael Hassan Metareum (F-PP). Rapat dipimpin Abdul Gafur. Selain itu hadir pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi III, IV, V dan VIII.

Distribusi mandek.

Aburizal mengemukakan, minggatnya para distributor ke luar negeri membuat sistem distribusi nasional mandek. "Tapi ini tidak berarti sistem distribusi nasional hanya bisa jalan dengan adanya orang-orang itu, tapi untuk menggantinya, perlu waktu," ujarnya.

Ditanya berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengganti peranan mereka yang lari itu, Abrurizal mengatakan, "Dengan expert yang luar biasa dibutuhkan waktu sedikitnya enam bulan untuk menjalankan kembali distribusi itu."

"Yang penting sekarang, kita tidak boleh mengatakan, sebagai warga negara Indonesia menjadi takut di negara sendiri. Jadi kita undang mereka untuk kembali," ujarnya.

Ia tidak tahu berapa jumlah para pengusaha Indonesia itu yang ada di luar negeri, dan tidak tahu berapa jumlah uang yang dibawa. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengembalikan sistem distribusi, ia membandingkan orang yang membuat perusahaan pers. "'Kan dibutuhkan waktu lebih enam bulan, karena hal itu menyangkut pengetahuan pasar, posisi, penjualan ke mana, siapa pembelinya, dan seterusnya," ujarnya.

Ical, panggilan Aburizal, bertemu Habibie setelah mengadakan pertemuan dengan para pengusaha nasional Kadin siang harinya. Pertemuan itu juga mengeluarkan imbauan agar para pengusaha Indonesia keturunan yang masih di luar negeri agar kembali dan membawa uang mereka. Ia juga mengatakan, Selasa (7/7), sekitar 100 pengusaha yang ikut dalam pertemuan kemarin akan diterima Habibie.

Seruan agar pemerintah segera mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman pada pelaku kerusuhan bulan Mei sebelumnya juga telah didesak sejumlah pihak. Badan Komunikasi Penghayatan Persatuan Bangsa (Bakom PKB) dalam jumpa pers awal Juni mendesak pemerintah agar mengusut pelaku kerusuhan serta membuat pernyataan atas peristiwa itu.

Versi pemerintah menyatakan, kerugian akibat kerusuhan itu Rp 2,5 trilyun. Nilai ini berkaitan terbakar dan rusaknya 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/ plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, dua kantor kecamatan, 11 Polsek, 383 kantor swasta, 65 bank, 24 restoran, 12 hotel, sembilan pompa bensin, delapan bus kota/metromini, dan 1.119 mobil dan motor.(ee/cc/osd/gg)